Pluralitas

Soempah Pemoeda 1928 mengajak kita semua untuk satu dalam nusa, bangsa dan bahasa. Hanya dengan cara seperti itu, impian yang datang saat kebangkitan Nasional 1908 tentang sebuah Indonesia yang merdeka tercapai. Maka dari Sabang sampai ke Merauke: Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tinur, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian semua berpikir tentang sesuatu yang satu:Indonesia. Usaha utu berhasil setelah 37 tahun.

Ketika Bung Karno membentangkan dasar negara pada 1 Juni 1945, yang kemudian selalu kita peringati sebagai Hari kelahiran Panca Sila, muncul pita yang dicengkeram kaki burung garuda dalam lambang negara Panca Sila: Bhineka Tunggal Ika. Ada hal yang dulu diredam atau ditunda mulai diungkap secara terus-terang. Kita mengakui bahwa kendati satu, di Indonesia ada banyak perbedaan. Baik suku, adat-istiadat, agama dan sebagainya. Tetapi dengan semangat gotong-royong semua perbedaan itu kita yakini akan bisa hidup rukun berdampingan.

Selanjutnya setengah abad dalam era kemerdekaan, kita hidup dalam semangat satu Soempah Pemoeda dan kenyataan bhineka seperti yang diakui oleh Panca Sila. Dan ini bukan hal yang mudah. Beberapa peristiwa berdarah muncul, (DI TII, Kahar Muzakar, PRRI PERMESTA) karena perbedaan tak selamanya bisa disatukan. Dan persatuan tak berarti meluluhkan perbedaan. Namun seluruh peristiwa-peristiwa itu masih diterima sebagai dinamika dari negeri baru yang sedang mencoba mengukuhkan eksistensinya di atas kaki sendiri.

Setelah 52 tahun merdeka, pada 1997, terjadi reformasi. Indonesia yang satu mulai diragukan. Persatuan mulai dituduh sebagai kezaliman pusat kepada daerah-daerah. Beberapa wilayah (Aceh, Papua, Riau) mau merdeka. Bentrokan agama terjadi di Maluku dan Palu. Insiden etnis terjadi di Pontianak.

Di Jakarta sendiri muncul FPI, Betawi Rembug yang berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran yang mereka yakini tanpa mempedulikan kepentingan kelompok lain. RUU APP yang bergegas hendak ditetapkan oleh pemerintah ditentang keras di Bali, Papua, Jawa Barat. Bahkan Bali mengancam hendak memisahkan diri, karena pasal-pasal RUU dirasa melanggar konsep kebhinekaan dan menjurus ke mono kultur. Banyak lagi masalah lain, misalnya masalah pembubaran Ahmadyah.

Perbedaan semakin jelas. Dan perbedaan itu nampak seakan-akan cenderung menolak untuk hidup berdampingan. Soempah Pemoeda terasa tidak sakti lagi. Sumpah Pemuda lebih merupakan sebuah seremoni rutin yang lebih mengutamakan perayaannya, bukan esensi janji bersatu. Maka otonomi daerah pun dielu-elukan sabagai jawaban yang membuat raja-raja dan kerajaan kecil bermunculan di wilayah NKRI. Pluralisme mulai pelan-pelan diyakini sebagai sebuah cacad kalau bukan dosa. Ini masalah yang serius. Apalagi kalau diterapi dengan obat petn yang keliru.

Apakah kecenderungan disintegrasi itu terjadi karena yang bertolak-belakang mutlak tidak dimungkinkan berstau? Atau itu sebuah rekayasa politik? Mungkinkah itu hanya kekecewaan terhadap pemerintah sebelumnya yang mengabaikan nasib daerah? Atau karena ada perubahan nilai dalam mengartikan apa yang disebut berbeda dan bersatu?

Maka membicarakan pluralisme budaya sekarang adalah saat yang tepat.

Pertama-tama yang bisa kita korek: benarkah masyarakat Indonesia adalah mayarakat plural. Memang betul, selama ini kita sudah mengaku bahwa kita masyarakat yang menjemuk. Karena kita terdiri dari banyak suka bangsa dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Tetapi kalau diusut, perbedaan tersebut masih bersifat horisontal.

Baik bahasa mau pun adat-istiadat, banyak bukti, kita di Indonesia satu sama lain masih memiliki banyak persamaan, kecuali Irian yang sekarang disebut Papua. Gotong-royong itu sendiri misalnya, di mana-mana dikenal. Barangkali itu sebabnya tidak sulit untuk bersumpah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Tidak ada halangan bagi bahasa Melayu pasar yang sebenarnya tergolong bahasa kelompok minoritas menjadi bahasa persatuan Indonesia.

Tidak ada masalah serius yang terjadi karena perbedaan suku dan adat istiadat di masa penjajahan. Kalau ada, itu rekayasa adudomba kolonial untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Baru di masa kemerdekaan kita mengalami berbagai guncangan. Dan itu tidak semata-mata karena adanya gesekan horisontal, tetapi karena doktrin vertikal yang dihembus oleh kehidupan idiologi, agama dan kelas masyarakat (baca: strata sosial).

Sekarang kita mesti berhati-hati. Baik idiologi, agama dan strata sosial adalah perangkat lunak. Manusia sebagai perangkat kerasnya sangat menentukan kehidupan idiologi, agama dan pengelompokan akibat perbedaan strata sosial itu. Kita tidak dapat mengutak-atik perangkat lunak sebab itu masalah keyakinan dan menyangkut masalah seluruh dunia. Yang bisa kita sentuh adalah manusia-manusianya.

Para pemimpin partai, pemuka agama dan para konglomerat. Mereka-mereka inilah yang mesti diteliti, benarkah sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan tidak sebaliknya mempergunakan perangkat lunak untuk kepentingan pribadinya.

Kemajemukan yang ada di Indonesia, adalah bagian dari warna kebun bunga seperti yang pernah diucapkan oleh Mao dan dikutip oleh Bung Karno. Maknanya bukan kekurangan tetapi justru kelebihan. Masyarakat sudah lama mengantisipasi perbedaan dengan caranya masing-masing yang kemudian tersimpan dalam kearifan lokal. Kita kenal misalnya di mana-mana ada kebiasaan untuk “menghormati” tamu. Sesuatu yang datang dari luar, meski pun berbeda, diberikan hak hadir.

Di Bali ada yang disebut ” menyame-braye” dan “mepisage”, bagaimana menjalin hubungan dengan sanak-keluarga dan handai taulan. Ada juga yang disebut “nempahan raga”, bagaimana menempatkan diri di antara orang banyak (yang mungkin sekali berbeda).

Masih ada lagi yang disebut “desa-kala-patra” yakni keterpagutan setiap orang kepada tempat-waktu dan suasana. Dengan begitu setiap orang dituntut untuk membuat harmoni dengan lingkungannya (yang mungkin sekali berbeda). Kendati begitu, pada Pemilihan Umum pertama di tahun 1955, sejumlah orang memberontak di Bali dan menjadi gerombolan. Banjar terpecah. Sebuah keluarga membagi tempat ibadahnya dan membuat tembok. Semuanya karena politik.

Benarkah perbedaan idiologi yang memecah masyarakat? Hal senada bisa juga dipertanyakan pada agama dan strata sosial. Banyak bukti menunjukkan bahwa yang hidup dan bergerak dalam masyarakat itu bukan idiologi. Buktinya banyak orang dengan tanpa beban pindah dari satu partai ke pantai yang lain yang berbeda idiologinya. Kepentinganlah yang sudah memacu perbedaan itu. Di balik kepentingan itu ada pimpinan. Pimpinanlah yang sudah menciptakan perbedaan. Karena hanya dengan perbedaan itulah ia mungkin akan mencapai kemenangan.

Pluralisme di Indonesia bermasalah, karena pemimpin dan pemukanya bermasalah.Salah satu dari 17 rekomendasi Kongres Kebudataan 2003 di Bukittinggi adalah menyarankan agar para pemuka agama ikut aktif berpartisipasi mengawasi umatnya dan membrikan sanksi kepada mereka yang menyimpang dari ajaran yang diperintahkan oleh agama.

Ini mengandung ratio bahwa dalam alam kemerdekaan di mana hak azasi manusia dijaga bersama, sudah waktunya tidak lagi menyentuh perangkat lunak, tetapi mengalihkan perhatian pada perangkat berat. Benarkan manusia-manusia pemimpin dan pemuka di Indonesia sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan benar?

Bila para pemimpin dan pemuka di Indonesia masih tetap lebih mengedepankan kepentingan kelompok, golongan dan pribadinya, dibandingkan dengan kepentingan nasional/bangsa/masyarakat, pluralisme akan menjadi jalan pintas untuk menciptakan kehancuran Indonesia. Pluralisme akan menjadi pembunuhan diri apabila perangkat kuat sakit dan bertindak semena-mena dalam menafsirkan dan menjalankan perangkat lunak.

Banyak yang bisa diplajari dari kearifan lokal. Untuk itu perlu dilakukan reinterpretasi, reposisi dan kodifikasi yang berkesinambungan pada kearifan-kearifan lokal di berbagai kawasan Tanah Air. Dengan modal itu diharapkan akan dapat untuk menyehatkan atau meluruskan kembali perangkat keras yang mengalami konsleuting sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Karena membuat aturan umum sebagaimana yang terlihat dalam jiwa pasal-pasal RUU Pornography yang cenderung menafikan kebhinekaan, menerobos ruang privat masyarakat dan mengarah pada mono kultur, akan membawa kita pada pemiskinan dan kebangkrutan budaya.

One response to “Pluralitas

  1. puralits bukan lah suatu hal yang menjadi potensi disintegrasi melain kan sebagai perekat yang dapat mempersatukan bangsa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s