Category Archives: sosial

Menguji Uji Coba RUU Pornografi

Yang semula bernama RUU APP (Rencana Undang-Undang Anti Pornografi Pornoaksi) dan kini bernama RUU P (Rencana Undang-Undang Tentang Pornogragi) telah menjadi bahan pertengkaran. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menerpa tak putus-putusnya, RUU tersebut sudah ikut membelah masyarakat dan bangsa Indonesia.

Demo dari yang pro dan yang kontra terjadi di seluruh kawasan Nusantara. Tetapi seperti pelari marathon yang tangguh, RUU itu terus meluncur hendak menyarangkan dirinya di gawang pengesahan dari orang nomor satu Indonesia.

Mengambil tempat di Ruang Kartini, Kemeneg Pemberdayaan Perempuan, Rebo 17 September, diadakaj Uji Publik yang dibanjiri oleh para peminat yang tak semua diperkenankan masuk.

Dimulai dengan penjelasan bagaimana perjalanan panjang RUU itu sampai ke draft ketiga, kini ditanggung tidak lagi akan menjegal kebebasan seniman, tidak akan menodai kebhinekaan adat dan tradisi, berpihak pada perempuan dan membela anak-anak.

Saran-saran dan kritik sudah diserap dengan mengubah redaksi dan memperbaiki pasal-pasal yang kini dapat dianggap sebagai sudah menampung baik suara yang pro maupun yang kontra.

Penyair dan budayawan Taufiq Ismail kemudian membuka acara tanya jawab dengan dua lembar pendapatnya yang menjelaskan bagaiman bahayanya pornografi dan betapa rawannya sudah masyarakat Indonesia diobrak-abrik oleh jaringan yang memakai lokomotif neo-liberalisme itu.

Aliran SMS (Sastra Mashab Selangkang), angkatan FAK (Fiksi Alat Kelamin) dalam Gerakan Syahwat Merdeka telah membuat “anak-anak kita jadi sasaran dan korban dalam skala sangat besar”. Empat koma dua juta situs porno dunia dan seratus ribu situs porno Indonesia di internet adalah bagian air bah pornografi yang merajalela karena adanya dukungan dari kelompok permisif dan adiktif.

“Seniman tidak perlu mengeluh bila merasa terkekang karenanya”, tulis penyair penulis lirik lagu Panggung Sandiwara itu. Tuangkan kreativitas menggarap tema kemiskinan, kebodohan dan ketidak-adilan di negeri kita. Ketiga tema besar ini jauh lebih urgen digarap bersama dan bermanfaat bagi bangsa, ketimbang tema syahwat yang destruksinya (bersama komponen-komponen lain) ternyata luar biasa.

Pembicara berikutnya mengeritik cara-cara melakukan uji coba yang dianggapnya tidak layak itu. Materi RUU yang hendak dibicarakan tidak dibagikan secukupnya sehingga mayorits yang hadir tak memiliki apa yang mau dibicarakan.

Definisi pornografi yang sejak awal sudah dianggap cacad dan biang pertikaian, masih belum sempurna. Pasal-pasal yang kabur dan mengandung kemungkinan banyak interpretasi yang diancam dengan berbagai hukuman.

Kemungkinan masyarakat berperan-serta di dalam pencegahan pornografi akan membuat pembenaran beberapa kalangan melakukan tindakan main hakim sendiri, sebagai selama ini sudah kerap terjadi. “RUU yang belum naik kelas ini mestinya dibicarakan secara terbuka bukannya buru-buru diresmikan,” ujarnya.

Kesan yang muncul dari pertemuan Uji Coba itu adalah bahwa pornografi memang harus dilawan,.dibendung dan dihabisi karena sangat berbahaya. Tapi satu pihak menganggap bahwa jalan yang terbaik ke arah itu adalah dengan cepat-cepat mengesahkan RUU Pornografi yang sudah panjang perjalanannya itu.

Pihak lain menyambut bahwa tidak seorang pun yang membela pornografi. Tetapi tanpa adanya RUU Pornografi pun, tindakan tegas pemberantasan pornografi sudah memiliki landasan hukuman, tinggal eksekusi yang belum sungguh-sungguh secara jelas dan berkesinambungan dilakukan. Bagi mereka, masalahnya bukan RUU-nya, tetapi rumusasn RUU itu menjebak dan menggiring ke arah mono kultur yang bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Persoalan pro dan kontra pornografi tidak sama dengan persoalan pro dan kontra RUU Pornografi. Yang pertama adalah masalah moral. Ini menyangkut ruang privat. Bila negara sudah ikut mengurusi ruang privat, sementara begitu banyak persoalan ruang publik yang terbengkalai, itu hanya akan berarti mengelakkan diri dari tanggungjawab yang sebenarnya.

Ruang privat sudah ada pengaturnya sendiri yakni agama dan pendidikan. Mari kita percayakan kepada para pemukanya untuk membereskan iman dari para warganya. Kalau memang sudah terjadi kebejatan, baru kalau ulah pribadi itu sampai mengganggu ruang publik, negara bertindak. Dan sudah ada beberapa undang-undang yang dapat dijadikan landasan hukum untuk tindakan mengayomi rakyat itu. Kalau toh mau menambah dengan yang baru (RUU P) penambahan itu tidak boleh melempas isinya.

Sementara RUU Pornografi adalah taktik dan strategi negara dalam mengeksekusi tindakan pengamanan. Bila dalam hajat itu terjadi perbedaan pendapat, harus dibicarakan secara proposional dan kepala dingin di mana letak perbedaannya.

Tak ada kaitannya lagi dengan pro dan kontra pornografi, sebab pornografi memang sepakat mau dilawan. Jangan sampai kita salah pukul atau sengaja salah memukul. Apalagi digiring orang untuk bukan memukul yang hendak kita pukul, tetapi sesuatu yang seharusnya kita hormati bersama, misalnya keberagaman.

Uji coba mestinya diartikan duduk bersama dan saling mendengarkan. Mengupas satu per satu pasal-pasal RUU Pornografi di samping mengevaluasi mengapa kita masih memerlukan sebuah undang-undang lagi. Kalau memang kuat alasannya untuk membuat undang-undang, mengapa tidak. Untuk itu masyarakat berhak untuk diyakinkan.

Tetapi kalau memang tidak perlu, karena, masalahnya bukan belum ada atau kurang undang-undang, tetapi hanya tidak ada tindakan pelaksanaan (memberantas pornografi), kenapa mesti membuat undang-undang baru? Jangan-jangan ada udang di balik baru. Seperti ada penumpang gelap di dalam kasus RUU Pornografi ini. Untuk itu harus ada investigasi.

Selaku pribadi, saya sangat berterimakasih pada Taufiq Ismail yang mengingatkan serta menyadarkan kita bahwa pornografi adalah kejahatan yang terorganisir secara rapih sehingga bukan saja harus dilawan dengan keras tetapi juga cerdas, taktis dan lihai.

Untuk itu jangan sampai langkah kita terbelokkan menjadi saling menikam, sehingga kita lalai bagaikan Niwatakawaca yang akhirnya terbunuh saat ketawa terbahak-bahak karena menang. Betul sekali, seniman tak perlu merasa terkengkang, jangankan selangkangan dan syahwat yang dilarang, kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan tak boleh dibicarakan seperti di masa Orde Baru pun, para seniman yang kreatif masih tetap bisa menghasikan master piece. Untuk itu mari kita buat definisi pornografi yang afdol.

Juga saya ingin berterimakasih pada mereka, saudara-saudara saya yang menentang RUU Pornografi dan melakukan demo di Bali, Papua dan sebagainya. Mereka mengingatkan saya bahwa kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya jangan sampai menjarah ruang privat.

Apalagi memberi peluang orang bertindak main hakim sendiri terhadap apa yang tidak berkenan pada adat dan tradisi serta keyakinannya, karena itu menodai kesepakatan hidup damai berdampingan dalam perbedaan dan melanggar hukum. Walhasil, mari kita waspadai dan usir semua penumpang gelap yang ingin menyelusuf di seluruh aspek/gerbong kehidupan kita, kedok apa pun yang dipakainya.

RUU Pornografi generasi ketiga yang diuji coba masih memerlukan pembahasan.

Misteri Maaf dan Lupa

Di Channel Asian News televisi Singapura, seorang pengamat mengatakan: “Masyarakat Indonesia mungkin akan memaafkan (forgive) kesalahan Pak Harto tetapi tidak melupakannya (forget).”

Maaf adalah kata benda yang berarti ampunan. Diberikan kepada kesalahan, karena didorong oleh perasaan kasih, cinta , sayang maupun tak tega. Ketika menjadi kata kerja memaafkan, maknanya sebuah tindakan yang penuh dengan kebijakan yang bernuansa kemanusiaan yang tinggi.

Lupa adalah kata keadaan yang berarti alpa. Semacam tanda kekurangawasan dari yang bersangkutan. Tetapi ketika menjadi kata kerja melupakan, mengandung makna melumpuhkan diri sendiri, sehingga seseorang menjadi alpa, tidak lagi ingat kepada sesuatu.

Dalam praktek pergaulan, memaafkan dan melupakan seperti kucing-kucingan. Seseorang mungkin memaafkan, karena dia dapat melupakan kesalahan yang terjadi atas dasar kemanusiaan. Tetapi mungkin sekali dia memaksakan untuk memberikan maaf, untuk menyudahai perkara, tetapi belum tentu bisa menghapus apa yang sudah terjadi, apalagi kalau ditegaskan tidak bisa.

Dengan melupakan, seseorang praktis seperti memaafkan sebuah kesalahan, meskipun atau padahal, belum tentu begitu maksudnya. Mungkin ia sama sekali tak bisa memaafkan, jadi lebih baik melupakan saja, seakan-akan semua itu tidak pernah terjadi, sehingga ia bebas, tidak lagi terbebani..

Memaafkan mengandung rasa mengampuni, tetapi tidak menjanjikan untuk bersedia menganggap itu tak pernah terjadi. Tetap menuliskannya di dalam sejarah, namun tidak lagi dengan luapan emosi yang normal. Peristiwa tersebut dilirihkan, dikendorkan, digemboskan, dikerjain agar tak mampu menyentuh perasaan lagi.

Melupakan adalah seperti membatalkan kejadian. Tak hanya menghapus dari kenangan tetapi juga mengeluarkan hal tersebut dari sejarah. Tapi di pihak lain, melupakan tak pernah mengampuni, tapi hanya ingin melenyapkan. Jadi memaafkan tak selamanya berarti melupakan. Namun melupakan, bila tak ada pernyataan secara formal, sebenarnya secara diam-diam memaafkan.

Memaafkan dan melupakan adalah upaya mengganggu, membelokkan dan kemudian membatalkan apa yang sudah terjadi. Semuanya dilakukan demi menjaga harmoni yang hendak dipelihara sebagai aturan hidup bersama. Karena hidup adalah sebuah bebrayatan, hubungan kekeluargaan. Masyarakat adalah sebuah peguyuban.

Di dalam peguyuban, individu bukan lagi pribadi, tetapi satu paket dengan orang lain. Melindungi diri berarti juga melindungi orang lain Setiap orang berkewajiban melindungi hak orang lain yang adalah keluarganya. Dan sebagai konsekuensinya, hak seseorang tidak dijaga dan diperjuangkan oleh masing-masing, tetapi oleh orang lain.

Kita mengenal asas gotong-royong. Bahkan disepakati sebagai perasan dari kelima sila Panca Sila. Bergotong-royong, berarti mengangkat dan memboyong segala sesuatu bersama-sama. Kesalahan pribadi pun diangkat dan diboyong, sehingga tidak lagi menjadi tanggungan individu tapi tanggungan bersama. Dan karena sudah dikeroyok bersama, apa yang salah, dilupakan sumber sebenarnya. Individu pun boleh merasa bahwa ia sudah dimaafkan.

Ini cocok dengan sifat bangsa kita yang terkenal dan kita banggakan sebagai gampang memaafkan dan mudah melupakan. Berbagai kejadian di dalam sejarah juga sudah membuktikan bangsa Indonesia dengan gampang memaafkan dan melupakan. Nestapa yang pernah dialami sebagai koloni Belanda, konon adalah penderitaan berat 3,5 abad. Masa pendudukan Jepang, walau hanya 3 tahun juga lebih dari neraka. Tetapi hubungan kita dengan Belanda dan Jepang sekarang sama baiknya dengan negara-negara lain. Demi persaudaraan, semuanya sudah kita maafkan dan lupakan.

Apakah itu menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang memiliki rasa kasih sayang yang tinggi? Bangsa yang menempatkan kemanusiaan sebagai primadona? Atau itu pertanda bahwa kita tidak memiliki kesadaran sejarah?

Apakah kita bangsa yang terlalu mudah memberikan reinterpretasi dan reposisi terhadap segala sesuatu yang sudah terjadi. Di satu pihak reinterpretasi dan reposisi adalah kiat unggul yang mengandung tujuan untuk selalu memperbarui diri sehingga tetap aktual hingga selaras dengan zaman. Tetapi di belahan yang lain, keduanya juga bisa jadi racun yang membelokkan kita menjadi bangsa yang dengan mudah mengubah arti segala-galanya demi tujuan yang mau dicapai. Walhasil menghalalkan cara demi acara.

Dengan mudah kita telah membongkar bangunan-bangunan bersejarah, misalnya dan menggantikannya dengan monumen-monumen baru untuk mall, tanpa ada perasaan rugi, risih apalagi bersalah. Tujuan yang ada di dalam agenda kita yang menjadi utama. Usaha untuk menyelamatkan warisan sejarah berupa dokumen, prasasti, benda-benda penemuan arkeologi pun jadi tak perlu, padahal harganya tak ternilai.

Dokumentasi tak diurus. Gedung Arsip Negara dan Museum terbengkalai. Kita selalu mau melihat ke depan sambil melupakan masa lalu. Pada ujung-ujungnya, sejarah pun kita tulis berkali-kali kembali. Bukan untuk lebih mencocokkannya dengan fakta, tetapi lebih meyesuaikannya dengan kebutuhan kita yang ada di depan mata.

Kita tak peduli akan kehilangan sejarah. Karena sejarah setiap kali dapat ditulis lagi menurut kemauan kita. Sejarah adalah kita sendiri. Peduli amat kalau itu membuat kita kehilangan karakter.

Memaafkan dan melupakan dengan demikian mengandung arti yang berbeda lagi. Memaafkan berarti berpura-pura menerima yang salah, tidak sebagai kesalahan. Dan melupakan berarti memotong semua yang tidak kita perlukan, meskipun itu adalah fakta. Memaafkan dan melupakan dengan begitu jadi tindakan berbohong, menolak kehidupan nyata, untuk menjelmakan apa yang kita inginkan.

Baik memaafkan dan melupakan bertemu sebagai tindakan yang sama-sama membelajarkan kita jadi penipu. Membohongi diri sendiri, gemar cipoa pada orang lain. Mengingkari sejarah dan yang paling parah tak bermoral.

Apakah memaafkan dan melupakan, masih bisa disebut sebagai perbuatan yang terpuji, kalau ujungya sudah membuat manusia menjadi tak sehat jiwanya? Pertanyaan ini tidak boleh tidak dijawab. Dan jawaban yang terbaik mungkin dengan tidak memberi harga mati pada setiap kata.

Kamus sudah selalu menyediakan beberapa arti, pada semua kata. Kadangkala artinya bertentangan satu sama lain, tergantung dari konteksnya. Sebuah kata, tidak hanya mengandung pengertian, tetapi juga bertaburan rasa. Artinya tergantung dari iktidak manusia bersangkutan ketika mempergunakannya. Sangat berhubungan dengan: oleh siapa dan untuk siapa, dalam keadaan bagaimana, juga di mana, kapan, kata-kata itu dipergunakan.

Memaafkan dan melupakan.tetap mengandung misteri.

Bila Adat Dilindas

“Dalam hubungannya dengan hukum pidana, harus diakui banyak aturan adat Bali yang “dilindas” oleh hukum nasional. Menurut Peneliti dan Konsultan Adat Bali Wayan P. Windia, fenomena ini mencuat sejak pengadilan adat ditiadakan pada 1951 silam, “tulis Bali Post pada 10 Oktober.

Amat langsung menggunting tulisan itu. Dengan bernafsu menggaris bawahi alenia yang menyebutkan:

“Apabila proses pelindasan aturan adat oleh hukum nasional ini terus berlanjut, kata dia, jelas akan sangat mempengaruhi eksistensi desa pakraman yang notabene merupakan salah satu kekuatan Bali. Desa pakraman menjadi makin lemah dan tak berdaya. Ketika desa pakraman sudah lemah dan tidak lagi memiliki kekuatan, maka dia tinggal menunggu terjadinya ‘ngaben massal’ lantaran tidak lagi punya posisi tawar,” tegasnya.

Lalu dengan menggebu-gebu mengirimkan kepada sahabatnya. Tak tersangka-sangka datang jawaban panjang lebar,

“Pak Amat, saya kira bukan hanya di Bali, juga di berbagai wilayah, seperti Sumatra Barat,, Kalimantan, Batak, Sulawesi, Papua, hukum adat sering berhadapan dan dilindas oleh hukum nasional. Apalagi sekarang di masa kebangkitan daerah dengan adanya otonomi daerah, maka semua orang berpikir yang terbaik bagi daerahnya adalah segala yang berbau lokal. Bila ini berlanjut memang negara federasi pada akhirnya yang akan memberikan penyelesaian. Di tiap wilayah berlaku hukum daerah meskipun ada ketentuan federal. Sesudah itu setiap wilayah mungkin akan merasa lebih mantap kalau menjadi negara sendiri dan meminta kerelaan boleh melepaskan diri dari NKRI. Sementara itu di setiap daerah juga akan muncul berbagai perbedaan. Bali Utara dan Bali Selatan saja misalnya, tinggal menunggu waktu kapan mau berpisah. Saya sangat takut pada perpisahan. Pada masa hari raya saja, ketika semua orang ke rumah masing-masing, saya sering merasa kosong, pedih, karena ternyata kebersamaan kita tetap kalah oleh solidaritas asal/daerah/wilayah bukan kenyataan sehari-hari. ”

“Pak Amat, saya kira banyak orang lupa bahwa perubahan sedang terjadi dan akan terus terjadi. Seandainya Indonesia belum ada dan apa yang disebut hukum nasional oleh Pak Windia utu belum ada, hukum adat akan tetap mengalami perubahan, karena kita tidak akan mungkin hidup seperti di masa lalu. Berbagai perubahan yang begitu radikal di dalam citra manusia, baik mengenai keadilan, kebenaran maupun ukuran kebahagiaan, tidak akan mungkin dipuaskan oleh adat yang mengatur manusia dalam kelompok kecil di masa lalu. Saya kira kita semua pada hakekatnya tidak siap berubah. Dan memang tidak harus siap. Sebagaimana juga perpisahan, perubahan menimbulkan rasa sedih, karena ada yang tercerabut. Tetapi langkah dunia sudah kian bergegas, lompatannya tambah besar. Dan kita selalu lupa bahwa kita dibekali senjata yang mandraguna yang kita selalu sebut-sebut yakni: desa-kala-patra — hanya saja kita tak selamanya mau di-covert untuk bisa ngigel agar bisa ngibing dengan berbagai perubahan.”

“Pak Amat, saya sungguh sedih menerima surat Pak Amat. Saya tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, sebab Pak Windia pasti menyampaikan itu dengan maksud baik. Saya hanya semakin bingung, karena berbagai maksud baik kini semakin bertentangan, sehingga bukan kejahatan dan niat buruk lagi yang membuat kita berkelahi tetapi apa yang kita namakan kebenaran dan keadilan. Karena kita semua mengejar maksud baikm kita masing-masing yang sama-sama kita yakini itu dengan mengacungkan pengrupak.”

“Pak Amat, kapan hidup ini akan bisa damai? Kapan kita berani menerima bahwa kita wajib menerima perubahan dan meninggalkan yang lama? Atau kapan kita harus mempertahankan segala warisan budaya kita yang lama, namun tak perlu menentang langkah zaman yang membawa kita menjadi sebuah bangsa yang Indonesia yang baru dan satu. Saya bingung. Sungguh bingung dan sedih sekali!”

Amat terhenyak menerima jawaban itu. Lalu ia memanggil Ami, menyuruhnya membaca surat itu dan minta pertimbangan.

“Apa pendapatmu Ami?”

Setelah membaca, Ami balik bertanya.

“Sahabat Bapak ini orang Bali?”

“Jelas. Dari namanya saja sudah kelihatan dia orang Bali. Pakai I Gusti begitu!”

“Ya saya tahu. Tapi dia kan sudah lama tidak tinggal di Bali!”

“Memang. Dia hanya 20 tahun di Bali dan 40 tahun hidup di luar Bali.”

“Kalau begitu apa dia masih orang Bali?”

“O iya dong! Orang Bali di mana pun tinggal tetap saja orang bali Seperti juga orang Amerika di mana saja tinggal dia tetap Amerika.”

“Bukan itu maksud saya. Apa secara rasa dia tetap Bali? Apa emosinya masih tetap emosi orang Bali setelah lama tidak tinggal di Bali?”

Amat tertegun.

“Menurut pendapatmu bagaimana?”

“Menurut Ami, karena dia sudah hidup di luar Bali dua kali lebih lama dari dia hidup di Bali , I Gusti teman Bapak ini sebenarnya secara emosional dia bukan orang Bali lagi.”

“Kalau begitu semua komentarnya itu bukan komentar orang Bali?”

“Bukan.”

Amat tersenyum.

“Bagus! Jadi tidak usah dipikirin?”

Sekarang Ami yang tersenyum.

“Nah di sini persoalannya. Bapak perlu komentar orang Bali yang emosional atau komentar orang yang sudah berjarak dengan Bali tetapi obyektif?”

Amat tercengang.

“O kalau begitu kamu setuju dengan pendapat I Gusti yang sudah luntur kebaliannya itu Ami?! Berarti kamu sendiri sudah bukan orang Bali!”

Ami tertawa lagi lalu pergi. Amat jadi penasaran. Ia muring-muring, lalu mencoba menumpahkan unek-unek pada tetangga.

“Anak-anak zaman sekarang ini kebaliannya sudah luntur. Mereka bukan orang Bali lagi seperti kita-kita ini. Betul tidak Pak Made?”

Pak Made yang tidak punya anak mengangguk setuju. Amat jadi merasa lebih nyaman. Tetapi begitu sampai di rumah, Bu Amat yang sudah lama menunggu, langsung bertanya.

“Bapak tahu kenapa tadi Ami tertawa lalu pergi meninggalkan Bapak?”

“Kenapa?”

Bu Amat tertawa.

“Kenapa?!!!!”

“Karena yang membuat I Gusti itu sedih, ternyata Bapak!”